UKT Mahal: Ruang Ditutup, Beban Mahasiswa Makin Dibuka Lebar

magang.ekspresionline.com/–Semester lalu, saya merasa sangat menderita. Pasalnya, saya harus menjalani kelas terakhir yang dimulai pukul 17.10-18.50 WIB. Hari itu terasa sangat melelahkan. Kelas selesai ketika bulan telah muncul, kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menunggu, dan disusul tugas-tugas yang terus terlintas di kepala. Dengan kondisi uang saku yang pas-pasan—seperti saya, kampus bukan sekadar tempat singgah. Namun, kampus juga menjadi ruang untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas yang tidak membutuhkan biaya tambahan.

Kebijakan Jam Kampus dan Hilangnya Ruang Belajar Mahasiswa

Pada 23 Oktober 2025, Rektor UNY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait batas waktu berkegiatan di lingkungan kampus. Kegiatan mahasiswa baik akademik, organisasi, maupun kegiatan nonakademik hanya boleh dilaksanakan paling lambat hingga pukul 21.00 WIB. Selasar, pendopo, dan taman kampus sebelumnya menjadi ruang pendukung untuk belajar dan berdiskusi. Kini, ruang-ruang tersebut tidak boleh digunakan melebihi batas waktu yang ditetapkan. 

Saat diwawancarai pada (08/01/2026), Yuliantoro, satpam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan patroli ke seluruh sudut fakultas setelah pukul 21.00 WIB. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan mahasiswa yang berlangsung lebih dari batas waktu yang ditetapkan perlu disertai surat izin. Surat izin tersebut perlu mencantumkan alasan yang jelas dan tanda tangan dekan FISIP. 

Siang itu, ketika mengobrol lebih lanjut, salah satu awak EKSPRESI bertanya kepada Yuliantoro, bagaimana jika mahasiswa perlu mengerjakan tugas di lingkungan kampus. Ia kemudian menjawab sambil tertawa, “ngerjain di warmindo aja, Mbak, atau lesehan di trotoar depan gedung FISIP.” Saran tersebut muncul akibat pembatasan waktu yang ditetapkan oleh pihak kampus. “Kalau satpam cuman ikut aturan dari pusat saja, Mbak,” lanjutnya.

Menurut saya, aturan pembatasan ini mencerminkan kegagalan kampus dalam memahami kondisi mahasiswa.  Banyak mahasiswa menjalani kelas malam, mengikuti organisasi, dan baru memiliki waktu untuk mengerjakan tugas pada malam hari. Tidak semua mahasiswa memiliki uang saku lebih untuk belajar di tempat berbayar, seperti kedai kopi. Tidak semua mahasiswa memiliki akses internet yang memadai. Tidak semua mahasiswa memiliki ruang belajar yang layak. Ketika kampus seharusnya menjadi ruang belajar paling aman dan inklusif, tetapi mahasiswa malah dipaksa mencari ruang belajar di luar. Padahal ruang belajar di luar belum tentu terjamin kenyamanan dan keamanannya. 

Akses Perpustakaan yang Terbatas bagi Mahasiswa Kelas Malam

Perpustakaan pun tidak bisa menjadi tempat untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi dengan kawan belajar. Pasalnya, perpustakaan fakultas saya—FISIP hanya buka hingga pukul 18.00 WIB. Perpustakaan Pusat dibuka Senin–Kamis pada pukul 08.00-15.30 WIB, hari Jumat pukul 09.00-16.00 WIB, sedangkan hari Sabtu pukul 08.30-11.30 WIB. Perpustakaan digital dibuka Senin–Kamis pada pukul 08.00-18.30 WIB, hari Jumat pukul 09.00-18.00 WIB, sedangkan hari Sabtu pukul 08.30-11.30 WIB. Dengan aturan waktu perpustakaan tersebut, apakah seluruh mahasiswa masih bisa mengakses perpustakaan setelah kelas usai?

Padahal, saya menjalani mata kuliah yang berlangsung hingga pukul 18.50 WIB. Bukankah fasilitas pendukung belajar tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa? Namun, hal tersebut malah mengkhianati tujuannya. Nyatanya, ketika mata kuliah itu berakhir, mahasiswa tidak bisa lagi mengakses fasilitas tersebut. Mulai dari perpustakaan fakultas, perpustakaan pusat apalagi perpustakaan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak dapat menjadi fasilitas penunjang setelah selesai kelas malam. Wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana mahasiswa yang menjalani kelas malam dapat memenuhi proses belajarnya dengan fasilitas yang terbatas?

Student Center Dibatasi, Ruang Diskusi Mahasiswa Menyempit

Student Center (SC) sebagai ruang aktivitas UKM juga mengalami pembatasan waktu. Berdasarkan SK yang berlaku, kegiatan di SC hanya diperbolehkan hingga pukul 17.00 WIB. Akibatnya, banyak UKM—termasuk EKSPRESI, mengalami kebingungan karena setelah waktu tersebut tidak ada kejelasan mengenai tempat alternatif untuk melanjutkan kegiatan. Padahal, sebagian besar mahasiswa baru dapat aktif berorganisasi setelah jam kuliah berakhir.

Ketika EKSPRESI mencari tempat alternatif, malah menimbulkan konflik horizontal dengan UKM atau mahasiswa lainnya. Pasalnya, UKM dan mahasiswa lain juga akan mencari tempat untuk melanjutkan kegiatan. Pada suatu waktu, EKSPRESI melanjutkan diskusi di selasar Gedung Ranggawarsita FBSB. Saat berjalannya diskusi, ada mahasiswa lain yang ingin latihan teater ditempat yang sama. Teater mengawali latihan dengan latihan vokal yang cukup mengganggu mahasiswa lain. Kondisi ini akibat dari pembatasan waktu yang ditetapkan di SC.  

Dampak Kebijakan Kampus terhadap Akses Belajar dan Aktivitas Mahasiswa

Dampak dari kebijakan ini tidak bisa dianggap sepele. Secara akademik, saya merasa kehilangan ruang pendukung untuk belajar dan berdiskusi. Setelah menjalani kelas malam yang melelahkan dan kampus tidak menyediakan ruang pendukung belajar yang memadai, saya cukup merasa kewalahan. Kondisi ini menurunkan konsentrasi, kualitas tugas, hingga prestasi akademik. Bukannya membantu proses pembelajaran, kebijakan ini justru menambah beban dan tekanan yang harus ditanggung mahasiswa.

Bagi saya, selasar, pendopo, taman, perpustakaan kampus, dan SC bukan sekadar ruang fisik, melainkan ruang diskusi dan dinamika organisasi. Di ruang-ruang itulah gagasan tumbuh dan organisasi bergerak. Ketika ruang tersebut ditutup tanpa alternatif yang jelas, ruang aktivitas mahasiswa terhambat dan kehidupan intelektual kampus terasa semakin sepi.

Menurut saya, kebijakan ini memperlebar kesenjangan antar mahasiswa. Di mana mahasiswa dengan kondisi ekonomi lebih mapan masih memiliki pilihan untuk berpindah ke tempat berbayar, seperti kafe. Namun, bagi mahasiswa dengan ekonomi yang pas-pasan, pembatasan ruang belajar di kampus menjadi hambatan. Kampus yang seharusnya menjamin kesetaraan akses pendidikan justru menciptakan situasi yang tidak adil bagi kelompok mahasiswa tertentu.

Cukup miris, saya mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di golongan tujuh dan harus membayar sebesar Rp4,2 juta. Namun, saya justru dihadapkan pada pembatasan ruang pendukung belajar dan aktivitas. Bagi saya, persoalan ini membuat mahasiswa tidak hanya merasa lelah, tetapi juga dirugikan.

Jika kampus benar-benar ingin menjadi ruang pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada mahasiswa, maka kebijakan semacam ini perlu dipikirkan kembali secara serius. Apakah aturan tersebut membuat lebih efektif atau merugikan mahasiswa? Nyatanya tanpa fasilitas penunjang itu, kampus berisiko kehilangan maknanya sebagai ruang belajar. 

Ratri Wahyuning Sekar Wilis

Editor: Indri Kurniawati

Reporter: Nisrina Hasna Arista Said, El Saffa Difa Hanifa, Indri Kurniawati, Ratri Wahyuning Sekar Wilis, Awaloka Bakti Hutama