Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Pemilu Lewat Diskusi Publik Yayasan LKiS

magang.ekspresionline.com/–Agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 tak kunjung berlanjut. 

Berangkat dari kekhawatiran publik terhadap minimnya transparansi dan partisipasi dalam proses pembahasan tersebut, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) menggelar diskusi publik bertajuk “Pemilu Kita, Aturan Kita: Mengapa Masyarakat Harus Peduli Revisi UU Pemilu?”

Diskusi ini berlangsung pada Selasa (28/4/2026) di Burza Hotel Yogyakarta dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Direktur Pelaksana Yayasan LKiS, Tri Noviana, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menginformasikan adanya revisi UU Pemilu kepada masyarakat luas. “Ini Pemilu kita, maka aturan ini juga harus kita kawal,” ungkapnya.

Dalam diskusi, narasumber Gugun El Guyanie (Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga) dan Sana Ullaili (Peneliti Yayasan LKiS) turut memaparkan pandangannya terhadap agenda revisi UU Pemilu. 

Menurut Gugun, urgensi revisi UU Pemilu sebelum memasuki siklus Pemilu 2029 bukan hanya agenda teknis rutin semata, melainkan juga kebutuhan konstitusional dan administratif yang mendesak. 

Berkaitan dengan mandeknya pembahasan draf RUU Pemilu di Komisi II DPR, ia menjelaskan bahwa tahapan sudah harus dimulai 2,5 tahun sebelum pemilu atau selambat-lambatnya seluruh tahapan awal sudah harus dikerjakan di tahun 2027. 

“Tetapi, lobi-lobi di Komisi II itu kelihatannya sudah by design. Agar revisi UU Pemilu nanti dibahas—disahkan dalam waktu yang sangat mepet, sehingga tidak ada ruang masyarakat sipil untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Berdasarkan perkembangan hukum terbaru, Gugun menyampaikan setidaknya ada lima poin krusial yang mendasari urgensi tersebut. 

Pertama, perlunya penataan ulang keserentakan pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024. Melihat beban kerja petugas KPPS Pemilu 2019 dan 2024 yang sangat tinggi, menurutnya, diperlukan revisi agar lebih efektif dan manusiawi.

Kedua, kepastian penegakan hukum dan kodifikasi hukum pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Ketiga, revisi untuk menentukan angka ambang batas yang baru dan berbasis pada metode penghitungan ilmiah (teknokratis). 

Keempat, digitalisasi pemanfaatan teknologi dalam pemilu dengan payung hukum yang detail dan kuat. Kelima penguatan independensi dalam penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, Sana Ullaili menyoroti masih minimnya inklusivitas terhadap perempuan, difabel, ragam gender, dan penghayat kepercayaan dalam agenda Pemilu. “Secara tahapan Pemilu, kita demokratis, tetapi demokrasinya prosedural,” ungkapnya.

Dari sisi partisipasi, Sana mengungkapkan jika kuota afirmasi perempuan masih 30% dan terbatas di administratif. Begitupun dengan kuota keterwakilan difabel dan minoritas gender yang masih sangat minim.

Dalam akhir pemaparannya, ia mencantumkan rekomendasi perubahan beragam aspek dalam revisi UU Pemilu, yakni pendidikan politik dan demokrasi yang sistemis, berkelanjutan, serta terintegrasi. 

Sejak awal hingga akhir tahapan Pemilu, perlu adanya partisipasi substantif yang inklusif, proporsional, dan terbuka. Terkait partisipasi publik, Sana menyoroti pentingnya jaminan inklusivitas, serta peran pemerintah untuk memastikan aksesibilitas keterbukaan dan keamanan data pemilih di berbagai level basis sistem.

Luisa Diah Cahyaningtyas

Editor: Daisyi Nuroni Zahiroh

Reporter: Luisa Diah Cahyaningtyas, Aini Anisa Amin