JPU Tuntut Perdana Arie 1 Tahun Penjara

magang.ekspresionline.com/–Pengadilan Negeri (PN) Sleman kembali menggelar sidang terdakwa Perdana Arie dalam perkara pembakaran tenda polisi di Polda DIY. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Prasetyo dilaksanakan di Ruang Sidang Tirta pada Selasa (10/2/2026).

JPU menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Perdana Arie selama satu tahun. “Menyatakan terdakwa Perdana Arie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi barang,” ungkap JPU dalam persidangan.

Sebelumnya, Perdana Arie didakwa dengan pasal 187 ke-1 dalam KUHP lama; dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Namun, KUHP baru telah berlaku ketika persidangan tersebut berjalan. Dengan begitu, dakwaan berubah menjadi pasal 308 ayat (1) UU 1/2023; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sehubungan dengan itu, JPU menerapkan asas lex favor reo. Asas tersebut menerapkan peraturan yang paling ringan atau menguntungkan terdakwa, jika terdapat perubahan undang-undang setelah perbuatan terjadi.

Dalam tuntutannya, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Polda DIY. Adapun, yang meringankan lantaran terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan. Serta terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum yang diharapkan dapat berubah lebih baik.

Baik Perdana Arie maupun penasihat hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Bara Adil), keduanya akan mengajukan pleidoi terhadap tuntutan tersebut.

“Di dalam pleidoi nanti perlu diperjelas konteks atas situasi yang menimpa Perdana Arie. Bahwasannya ada situasi nasional, ada kondisi kerusuhan yang turut mendorong dia [terdakwa] secara psikologis sehingga terjadi tindakan pembakaran,” ungkap Rakha Ramadhan, Penasihat Hukum Bara Adil usai persidangan.

Penasihat hukum berharap kondisi umum tersebut dapat dijadikan dalil pertimbangan bagi majelis hakim dalam meringankan putusan perkara. 

“Apapun yang dipilih hakim, yang jelas kami menginginkan putusan yang berkeadilan bagi Perdana Arie,” ujar Rakha untuk putusan sidang mendatang.

Penasihat hukum pun menilai pidana selama satu tahun menjadi hal yang sangat berat bagi terdakwa. Sebab menurutnya, Perdana Arie adalah anak muda yang turut menyuarakan dan berpartisipasi dalam agenda demokrasi.

Luisa Diah Cahyaningtyas

Editor: Dita Iva Sabrina

Reporter: Luisa Diah Cahyaningtyas