Diskusi Mogok Kerja Serikat Buruh Taru Martani: Angkat Solidaritas Buruh dan Tiga Tuntutan

magang.ekspresionline.com/–Serikat Buruh Taru Martani menggelar Diskusi dan Konferensi Pers Solidaritas Mogok Kerja pada Senin (9/3/2026). Kegiatan berlangsung di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan dihadiri oleh awak media, mahasiswa, serta pekerja PT Taru Martani. 

Diskusi tersebut diinisiasi oleh Forum Cik Ditiro, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Pekerja (SP) Taru Martani serta Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).

Forum ini menjadi bentuk respon atas situasi buruh Taru Martani sekaligus ruang penyuaraan solidaritas. Salah satunya adalah diskusi mengenai PT Taru Martani yang kerap mengabaikan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Salah satu bentuk pengabaian ketentuan PKB tersebut adalah revisi perusahaan mengenai pemangkasan usia PHK dalam surat keputusan (SK). Dampaknya, sebanyak 17 pekerja terkena pemberhentian otomatis.“Waktu lagi proses perundingan, tiba-tiba dia [direktur] malah mengeluarkan surat PHK secara tidak hormat karena menentang kebijakan direksi,” ungkap Irsyad, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY. 

Pihak serikat buruh kerja kemudian melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DIY terkait perubahan surat keputusan dan telah melaporkan dugaan union busting yang dilakukan oleh PT. Taru Martani kepada dinas dan institusi terkait. Namun, unjuk rasa yang telah dilakukan serikat buruh Taru Martani tidak mengubah pergerakan perusahaan. 

Reaksi yang diberikan masih sama dengan reaksi terhadap aksi di tahun-tahun sebelumnya. “Sampai saat ini juga saya kira belum ada perubahan, setiap ada aksi ada reaksi [dari perusahaan] mengadakan [acara] apa, tapi belum ada perubahan,” ungkap Wening, salah satu Pengurus Serikat Buruh Taru Martani ketika ditanya mengenai respon perusahaan. 

Selain itu, serikat buruh juga mempertanyakan struktur skala pengupahan dan prosedur pembayaran iuran yang berubah dalam 2-3 bulan terakhir. Iuran yang biasanya otomatis terambil dari gaji melalui perusahaan, kini harus dibayarkan secara mandiri oleh pekerja pada bendahara.

Aksi mogok kerja yang rencananya dimulai pada 10-12 Maret ini akan menjadi senjata pamungkas bagi SP Taru Martani jika tiga tuntutan hak pada perusahaan tidak terpenuhi. Tiga tuntutan tersebut mengenai pencabutan sanksi pada pekerja, penyesuaian struktur dan skala upah, serta pengembalian mekanisme iuran serikat.

Dalam closing statement, Irsyad menegaskan bahwa mogok kerja adalah hak demokratis dari serikat-serikat buruh yang dilindungi oleh sekian banyak peraturan perundang-undangan. Ia juga berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa unggahan di media sosial. Forum diskusi diakhiri dengan sesi pengambilan video solidaritas di halaman Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen bersama awak media dan mahasiswa.

Claresta Ariqah

Editor: Luisa Diah Cahyaningtyas

Reporter: Claresta Ariqah, Sinta Nowi Natalia, Dita Iva Sabrina, Luisa Diah Cahyaningtyas