Di Balik Narasi Kampus Merakyat: Potret Kesenjangan dalam Kehidupan Mahasiswa
DIALEKTIKA- Kampus kerap dipandang sebagai ruang pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keterbukaan, dan kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensinya. Dalam cita-citanya, perguruan tinggi menjadi tempat bagi mahasiswa dari beragam latar belakang untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama, tanpa terhalang kondisi ekonomi maupun status sosial. Namun, jika dicermati lebih dekat, kehidupan kampus tidak sepenuhnya bebas dari kesenjangan. Perbedaan latar belakang ekonomi, akses terhadap fasilitas, hingga kedudukan dalam lingkungan akademik menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi bagian dari keseharian mahasiswa.
Salah satu bentuk kesenjangan yang paling sering dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Pendidikan pada hakikatnya adalah sarana untuk memperbaiki taraf hidup. Akan tetapi, biaya pendidikan yang terus meningkat justru menjadi penghalang bagi sebagian mahasiswa untuk memperoleh kesempatan yang setara.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan identitas kampus yang mengusung nilai kerakyatan. Kritik pun muncul terhadap kebijakan biaya pendidikan, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur seleksi mandiri. Besarnya biaya tersebut dikhawatirkan menimbulkan anggapan bahwa seluruh mahasiswa jalur mandiri berasal dari keluarga mampu. Padahal, kemampuan finansial seseorang tidak dapat disimpulkan semata-mata dari jalur seleksi yang ditempuhnya.
Selain itu, muncul pula perbandingan dengan perguruan tinggi lain yang dinilai lebih fleksibel dalam kebijakan biaya. Perbandingan ini mendorong pertanyaan tentang kesesuaian antara biaya yang dibebankan dan fasilitas yang diterima mahasiswa. Pendidikan yang terjangkau semestinya tidak berhenti sebagai slogan institusi, tetapi tercermin nyata dalam kebijakan yang dijalankan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting menyangkut mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dalam diskusi, mengemuka dugaan adanya tekanan agar penerima KIP tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi atau kegiatan penyampaian aspirasi. Apabila dugaan ini benar, hal tersebut merupakan masalah serius, sebab bantuan pendidikan seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesempatan belajar, bukan alat untuk membatasi kebebasan mahasiswa.
Menerima bantuan pendidikan tidak berarti kehilangan hak untuk berpendapat. Setiap mahasiswa, apa pun status ekonomi dan sumber pembiayaannya, tetap berhak menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi tidak hanya menyangkut kemampuan membayar biaya pendidikan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebebasan dan posisi sosial mahasiswa di lingkungan kampus.
Di luar urusan biaya, kesenjangan juga tampak dalam distribusi fasilitas dan sarana-prasarana kampus. Fasilitas memegang peran penting dalam menunjang pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, tetapi persebarannya belum selalu merata di setiap fakultas maupun organisasi kemahasiswaan.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan keluhan mengenai terbatasnya kursi kelas, pendingin ruangan, stopkontak, jaringan internet, hingga water station. Masalah-masalah ini mungkin tampak sepele, tetapi ketika terjadi berulang kali, ia menandakan adanya kebutuhan mahasiswa yang belum terpenuhi secara optimal.
Jaringan internet kampus menjadi sorotan tersendiri karena banyak mahasiswa bergantung padanya untuk mengakses materi kuliah, mengerjakan tugas, dan mencari referensi. Di tengah kebutuhan akademik yang kian bergantung pada teknologi, kualitas internet tidak lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari kebutuhan dasar pembelajaran.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti asrama dan rencana alih fungsi sejumlah bangunan memunculkan pertanyaan tentang prioritas pengembangan kampus. Pembangunan asrama tentu bermanfaat, terutama bagi mahasiswa dari luar daerah. Namun, perlu dipertanyakan apakah pembangunan tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan lain yang sama mendesaknya. Ketika fasilitas pembelajaran dan kegiatan organisasi masih terbatas, sementara pembangunan lain terus berjalan, transparansi anggaran dan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting agar kebijakan kampus benar-benar berpijak pada kebutuhan mahasiswa.
Kesenjangan dalam kehidupan mahasiswa juga muncul melalui hubungan sosial. Terbentuknya kelompok pertemanan (circle) yang eksklusif berpotensi membatasi interaksi dan kerja sama, terutama dalam organisasi mahasiswa.
Perbedaan kemampuan ekonomi pun memengaruhi pergaulan. Mahasiswa dengan keterbatasan finansial kerap merasa harus mengikuti standar gaya hidup kelompoknya agar tidak dianggap berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat berkembang menjadi tekanan sosial.
Kesenjangan juga berkaitan erat dengan relasi kuasa di lingkungan kampus. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, misalnya, tidak jarang menciptakan jarak yang membuat mahasiswa enggan atau sungkan menyampaikan pendapat. Hal serupa tampak pada budaya unggah-ungguh. Sopan santun memang penting dalam membangun hubungan sosial, tetapi menjadi persoalan ketika simbol penghormatan dipakai untuk mempertahankan hierarki.
Contoh lain adalah pengalaman UKM EKSPRESI terkait tulisan ekspresif pada dinding sekretariat yang diminta untuk dihapus. Ketika organisasi tersebut mempertahankannya, muncul kesulitan dalam mengurus kebutuhan administratif dan pendanaan. Pada akhirnya, tulisan itu ditutup dengan selotip. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa perbedaan kewenangan dapat memengaruhi kebebasan berekspresi, sekaligus menegaskan bahwa kesenjangan berkaitan dengan distribusi kekuasaan.
Meskipun kesenjangan sering dikaitkan dengan kebijakan institusi, mahasiswa juga memikul tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik. Kebersihan kampus dapat menjadi contoh. Keterbatasan tempat sampah memang menjadi kendala, tetapi kesadaran setiap individu untuk menjaga kebersihan tetap diperlukan.
Dengan demikian, persoalan sosial tidak selalu bersumber dari satu pihak. Dibutuhkan keseimbangan antara kebijakan institusi, ketersediaan fasilitas, dan tanggung jawab individu.
Tidak semua perbedaan dapat disebut ketidakadilan. Dalam kehidupan sosial, perbedaan kedudukan, kemampuan, dan tanggung jawab adalah hal yang wajar. Hierarki antara dosen dan mahasiswa, misalnya, diperlukan untuk membentuk struktur tanggung jawab akademik. Namun, perbedaan itu menjadi masalah ketika digunakan untuk membatasi hak, menciptakan diskriminasi, atau menghalangi kesempatan pihak lain.
Karena itu, inti persoalannya bukan semata-mata keberadaan perbedaan, melainkan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi kehidupan individu. Ketimpangan yang menghambat akses pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kesempatan berpartisipasi patut mendapat perhatian serius dari seluruh warga kampus.
Randitoranu Naufal’Aziiz
Editor: Aulia Maharani
