BATA LAUT Gelar Rapat Akbar, Warga Minta Pemkab Cilacap Tegas Soal Batas Wilayah Kampung Laut

magang.ekspresionline.com/–Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut Cilacap (BATA LAUT) menggelar Getok Tular Perjuangan dan Rapat Akbar Warga Kampung Laut. Acara tersebut berlangsung di Balai Desa Ujungalang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu (27/12/2025). Selain warga Desa Panikel, Klaces, Ujungalang, dan Ujunggagak, hadir pula perwakilan Pemerintah Desa (Pemdes) Ujungalang, Kepala Desa Ujungalang, dan Kepala Desa Klaces.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Ujungalang, Tugino, menyampaikan bahwa konflik agraria di Kampung Laut telah berlangsung sejak 2023. Namun, aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat baru muncul setelah adanya isu penyodetan pada 11 Maret 2025 lalu.

Pada Selasa (20/06/2023), Tugino menjelaskan bahwa Pemdes Ujungalang telah mengirimkan surat permohonan penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kecamatan Kampung Laut dan Pulau Nusakambangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Surat tersebut kemudian diteruskan oleh Pemkab Cilacap kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, ia belum menerima tanggapan dari Kemendagri hingga acara Getok Tular tersebut dilaksanakan.

Tahun 2024, warga Lempongpucung atau Gragalan dipanggil dalam sebuah pertemuan di Lapas Narkotika Nusakambangan. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sementara, yakni warga diperbolehkan mengelola lahan dengan jarak 100 meter dari jalan. Namun, Tugino menilai bahwa pihak Nusakambangan mengingkari kesepakatan tersebut. “Warga sudah menggarap [lahan] sesuai aktivitas sehari hari, malah diusir lagi,” ungkapnya.

Memasuki awal 2025, konflik kembali memanas setelah warga Gragalan diminta mengosongkan lahan. Tugino mengimbau warga agar tidak meninggalkan Gragalan karena dikhawatirkan lahan tersebut akan dikuasai oleh Nusakambangan. “Jangan tinggalkan Gragalan—kalau ditinggalkan bakal diambil Nusakambangan [dan] memberikan kesempatan menurunkan alat berat,” imbaunya.

Pemkab Cilacap kembali menyurati Kemendagri pada Juni 2025, tetapi belum juga menerima tanggapan. Kemudian, surat lanjutan kembali dikirimkan pada Jumat (24/10/2025) yang memuat rangkuman aspirasi warga, seperti aspirasi BATA LAUT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan aksi audiensi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tugino menjelaskan bahwa Kemendagri mengundang perwakilan masing-masing desa, kabupaten, dan provinsi setempat pada Selasa (2/12/2025). Ia menyebutkan bahwa perwakilan Kampung Laut yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah dirinya dan Kepala Desa Klaces. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan bahwa Kemendagri akan mengkaji ulang terkait luas wilayah dan melakukan konfirmasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

Berbanding terbalik dengan poin kesepakatan tersebut, Tugino kemudian menegaskan bahwa penetapan batas wilayah antara Kampung Laut dengan Nusakambangan bukan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kemendagri, melainkan Pemkab Cilacap. Tupoksi Kemendagri adalah mengurusi persoalan luas wilayah, bukan batas wilayah. 

Ripan, perwakilan warga Ujungalang, lantas menguatkan pernyataan Tugino. Penetapan batas wilayah bukan menjadi kewenangan Kemendagri, melainkan berada di tangan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Ripan menilai bahwa bupati mengabaikan aspirasi masyarakat. “Kalau bupati tidak mau menyelesaikan ini, tidak mau mendengarkan jeritan ini, mundur saja bupatinya itu,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Tugino mendesak Pemkab Cilacap untuk segera menindaklanjuti persoalan wilayah Kampung Laut. Ia sepakat dengan pernyataan Ripan agar persoalan tersebut langsung dibawa ke kabupaten, mengingat hingga kini belum ada tanggapan dari Kemendagri. Tugino juga menyampaikan bahwa Pemdes akan kembali mengirimkan surat kepada pihak kabupaten untuk menindaklanjuti persoalan perbatasan wilayah Kampung Laut.

Ratri Wahyuning Sekar Wilis

Editor: Nisrina Hasna Arista Said

Reporter: Ratri Wahyuning Sekar Wilis, El Saffa Difa Hanifa, Feninda Rahmadiah, Vicky Sa’adah