Krisis Pendidikan Pedesaan Sumbawa–Bima: Ke Mana Peran Pemerintah?
magang.ekspresionline.com/–Untuk menciptakan kualitas manusia yang mumpuni, pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diperlukan demi mendorong kualitas manusia yang mampu berdaya saing secara global. Sebagai pemegang mandat masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyukseskan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945, “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi salah satu titik krusial bagi pemerintah sebab menyangkut masa depan generasi selanjutnya.
Permasalahan yang paling disoroti dari hal ini terkait dengan anggaran. Segala sesuatu membutuhkan uang untuk dapat berjalan dengan mudah, termasuk juga pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah selalu mencanangkan 20% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Di tahun 2024 anggaran pendidikan Indonesia senilai Rp660,8 triliun dan di tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun. Peningkatan anggaran pendidikan seharusnya dapat sejalan dengan meningkatnya layanan pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Namun, sejak tahun 2025 terjadi alokasi anggaran pendidikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG menjadi bagian dari program kerja Prabowo-Gibran dengan dalih menyiapkan makanan yang bernutrisi bagi anak-anak Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa program ini dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan?
Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran pendidikan di tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun dengan alokasi MBG sekitar Rp71 triliun. Anggaran MBG meningkat kembali di tahun 2026 menjadi Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan senilai Rp761,1 triliun. Artinya, pemerintah benar-benar fokus dalam menyediakan makan bergizi gratis bagi anak-anak tanpa melihat akar masalah pendidikan Indonesia yang sebenarnya.
Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia cukup kompleks dan luas. MBG yang ditawarkan pemerintah bukanlah solusi yang tepat di tengah-tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat. Anggaran pendidikan yang terpotong karena adanya program MBG memicu permasalahan baru. Sebab sebagian anggaran yang terpotong memangkas kebutuhan pendidikan, seperti gaji tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.
Akses pendidikan yang layak belum dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman atau pedesaan. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, mereka masih dapat mengakses layanan pendidikan dengan mudah. Bagaimana ingin maju jika dalam penyelesaian masalah pendidikan saja pemerintah tutup mata?
Meningkatnya anggaran untuk program MBG dan pengabaian kesetaraan pendidikan bagi anak-anak bangsa memicu kritikan keras dari masyarakat. Lontaran kalimat bahkan teriakan dari masyarakat tidak pernah dipedulikan sekali pun oleh pemerintah. Program MBG tetap dijalankan oleh pemerintah meskipun di tengah kritikan yang terus mengalir dan kesukaran anak-anak bangsa dalam mencari kesetaraan.
Puncaknya seperti aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta dan Yogyakarta. Pada hari Sabtu (13/6/2026) terjadi aksi demonstrasi di Yogyakarta, massa menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak terhadap masyarakat. Dari maklumat Aliansi Rakyat memanggil terdapat 10 tuntutan yang salah satu diantaranya menyinggung pendidikan gratis. Hal ini terdapat pada poin nomor 4, yakni “Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia”.
Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak pernah terselesaikan dengan baik. Bergantinya sistem pemerintahan diikuti dengan bergantinya sistem pendidikan, tetapi kualitas pendidikan yang layak belum terwujud sama sekali. Masih banyak wilayah di tanah air yang minim terhadap akses pendidikan.Pembangunan pendidikan di perkotaan cenderung menciptakan kualitas SDM yang mumpuni, sedangkan di pedesaan justru masih bertarung dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang layak.
Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) menjadi wilayah yang paling merasakan dampak dari kesenjangan pembangunan pendidikan. Banyaknya wilayah di pedesaan yang minim akan ruang kelas layak pakai, sarana dan prasarana yang memadai, serta kondisi geografis yang curam menyebabkan sulitnya akses pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. Salah satu contohnya terdapat di Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Wilayahnya yang berada di pelosok Bima menyebabkan Desa Nunggi masih mengalami ketimpangan terkait aksesibilitas dan infrastruktur sekolah yang memadai.
Mengutip sumber dari bimakab.bps.co.id jarak Desa Nunggi menuju ibu kota Kecamatan Wera sekitar 3 km, sedangkan jarak menuju ibu kota Kabupaten Bima berjarak sekitar 74 km. Artinya secara geografis Desa Nunggi berada relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga jarak menjadi salah satu faktor yang menghambat akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
Sejalan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima merilis data terkait tingkat pendidikan di Kecamatan Wera. Berdasarkan jumlah sekolah atau satuan tingkat pendidikan kebanyakan didominasi dengan TK berjumlah 26 bangunan, SD berjumlah 31 bangunan, dan SMP berjumlah 11 bangunan. Sementara itu, untuk SMA hanya terdapat 4 bangunan dan SMK sebanyak 3 bangunan.
Banyaknya jumlah bangunan TK, SD, dan SMP tidak disertai juga dengan peningkatan jumlah bangunan SMA dan SMK di wilayah Wera. Adanya keterbatasan terhadap akses pendidikan menengah dan kejuruan menyebabkan dorongan putus sekolah tinggi. Jarak yang jauh menuju ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang tidak sedikit, secara administratif wilayah kabupaten merupakan pusat pemerintahan sehingga pembangunan cenderung lebih maju, termasuk dalam hal jumlah bangunan. Jarak dan biaya yang mahal tidak sepadan dengan ekonomi masyarakat yang rendah.
Keterbatasan akses pendidikan di SMA dan SMK mendominasi tingkat putus sekolah yang tinggi di wilayah Wera. Data BPS di tahun 2025 menunjukkan adanya pasang surut jumlah murid di tingkat SMA, sedangkan di tingkat SMK menunjukkan tren yang positif. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa adanya kecenderungan anak-anak muda di Wera lebih memilih untuk masuk SMK dibanding SMA. Latar belakang ini disebabkan ekonomi dan daya beli masyarakat yang rendah sehingga keterampilan yang didapatkan dari SMK menjadi modal bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
Selain di Wera, keterbatasan terhadap akses pendidikan juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Beberapa daerah di bagian pelosok memiliki kondisi yang sama dengan Kecamatan Wera. Dalam artikel yang bersumber dari samawarea.com melaporkan beberapa sekolah yang jauh dari standar pendidikan layak. Beberapa sekolah tersebut di antaranya, SDN Semongkat Sampar di Kecamatan Batu Lanteh, SDN dan SMP Satu Atap (Satap) Teladan di Kecamatan Lenangguar, SDN 01 dan SMPN 3 Satap Senawang di Kecamatan Orong Telu.
Minimnya fasilitas penunjang seperti ruang kelas, kamar mandi, UKS, dan musala menjadi bukti akses pendidikan yang memadai masih belum dirasakan semua anak. Kondisi pendidikan di wilayah Wera dan Sumbawa menunjukkan kurang pekanya pemerintah dalam membangun layanan pendidikan yang layak. Hingga hari ini, Wera dan Sumbawa masih terus berjuang untuk memfasilitasi setiap anak agar merdeka belajar.
Merujuk pada amanat UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) menekankan 20% dari total APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dialokasikan ke dalam bidang pendidikan. Tahun 2024 anggaran pendidikan Kabupaten Sumbawa sebesar 20 milyar. Mengikuti Sumbawa pemerintah Bima pun turut menganggarkan 1,96 triliun dari APBD.
Besarnya alokasi dan penggunaan anggaran dalam bidang pendidikan seharusnya mampu meningkatkan pelayanan kualitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur sekolah, kemudahan aksesibilitas pendidikan, serta kualitas dan kuantitas guru yang memadai. Namun, hasilnya justru masih jauh dari harapan. Lalu pertanyaan yang muncul, ke mana perginya semua anggaran pendidikan?
Selama ini pemerintah cenderung fokus pada pembangunan pendidikan yang berada di wilayah perkotaan. Kemudahan akses dalam segala aspek kehidupan di wilayah perkotaan berbeda jauh dengan wilayah pedalaman. Seharusnya, kenyamanan dan kemudahan ini dapat dirasakan oleh semua orang. Ibarat kata, kota terlalu diistimewakan dibanding pedalaman.
Hasilnya, banyak ketimpangan yang dirasakan terutama dalam aspek pendidikan yang menjadi corong perubahan hidup di masa depan. Jika di Mataram orang-orang mudah mendapatkan layanan pendidikan, di pelosok Bima dan Sumbawa masih berjuang mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Aini Anisa Amin
Editor: Dita Iva Sabrina